Klub-klub Premier League resmi menanggung biaya hukum bagi lima direktur dewan liga apabila sponsor Manchester City menempuh jalur pengadilan terhadap mereka. Keputusan itu diambil lewat pemungutan suara dalam pertemuan di London pada Kamis, yang menjadi pertemuan pertama sejak Manchester City dinyatakan bersalah atas sederet pelanggaran aturan keuangan oleh komisi independen pada September lalu. Dari 20 klub peserta, 18 memilih mendukung usulan tersebut, sedangkan Manchester City dan Nottingham Forest menjadi dua klub yang menolak.
Persoalan biaya hukum Manchester City ini penting karena menyangkut uang dalam jumlah sangat besar dan menyentuh langsung hubungan antara liga, klub, dan para sponsor. Dua sponsor utama City, Etihad dan Etisalat, sama-sama telah menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League. Karena keputusan diambil berdasarkan tanggung jawab kolektif, seluruh klub kini ikut menanggung risiko finansial dari sengketa yang awalnya hanya melibatkan satu klub dengan pengelola liga.
Rincian hasil voting dan perluasan perlindungan hukum
Dalam aturan yang berlaku sebelumnya, seorang direktur hanya mendapat perlindungan finansial jika ia memenangkan perkara hukum yang diajukan pihak ketiga terhadapnya. Ketentuan itu tertuang dalam articles of association liga dan selama ini dianggap cukup untuk melindungi pengurus dari risiko pribadi. Namun melalui pemungutan suara pada Kamis, aturan tersebut akan diperbarui sehingga jaminan hukum atau legal indemnity diperluas.
Perluasan itu berlaku bagi CEO Premier League Richard Masters, chair Alison Brittan, serta tiga direktur non-eksekutif lainnya. Dengan kata lain, kelima orang yang duduk di jajaran dewan liga kini mendapat payung hukum yang lebih tebal ketika menghadapi gugatan dari pihak luar. Dukungan 18 klub membuat perubahan aturan ini hampir pasti berjalan, meski tidak bulat.
Hasil voting yang nyaris mutlak menunjukkan bahwa mayoritas klub memandang isu ini bukan semata soal City, melainkan soal bagaimana liga melindungi pengurusnya ketika mengambil keputusan yang tidak menyenangkan pihak lain. Sikap itu juga mencerminkan keinginan klub agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan pribadi bagi individu-individu di jajaran eksekutif liga.
Kronologi: dari temuan komisi independen hingga ancaman gugatan
Duduk perkara bermula dari temuan komisi independen yang ditunjuk Premier League pada September. Komisi tersebut menilai Manchester City terbukti secara sengaja menggelembungkan pendapatan klub lebih dari £830 juta dalam rentang sembilan tahun. Komisi juga menyimpulkan bahwa klub mengatur kontrak “palsu” dengan para sponsor, yang berfungsi menyamarkan aliran dana dari pemilik klub, Abu Dhabi United Group.
CEO Premier League Richard Masters menyebut Manchester City “secara sistematis melanggar aturan Premier League selama hampir satu dekade”. City sendiri telah mengajukan banding dan tetap menyatakan tidak bersalah, sementara keputusan soal sanksi belum dijatuhkan. Artinya, perkara ini masih berjalan dan belum menemukan titik akhir.
Dari sisi sponsor, Etihad Airways pada Oktober menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League. Maskapai berbasis Uni Emirat Arab itu menyatakan “secara kategoris menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyebut maskapai pernah terlibat dalam pengaturan komersial yang tidak patut”. Etisalat menyusul dengan sinyal serupa dan menyebut putusan Premier League sebagai “sepenuhnya salah dan bersifat mencemarkan nama baik”.
Mengapa biaya hukum Manchester City menjadi beban bersama
Karena keputusan diambil dengan prinsip tanggung jawab kolektif, seluruh klub sekarang ikut menanggung biaya hukum yang jumlahnya berpotensi mencapai ratusan juta poundsterling. Inilah implikasi paling menarik: Manchester City bisa saja terdampak secara finansial justru oleh langkah hukum sponsornya sendiri. Paradoks itu muncul karena kas liga diisi bersama oleh para anggotanya, termasuk City.
Dalam pertemuan Kamis, CFO Manchester City Ingo Bank sempat bertanya kepada chair Premier League Alison Brittan apakah usulan tersebut merupakan akibat langsung dari ancaman gugatan Etihad dan Etisalat. Menurut informasi yang beredar, Brittan menjawab bahwa ia tidak bisa berkomentar soal itu. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa City menyadari betul arah angin dari perubahan aturan ini.
Bagi klub-klub lain, menyetujui perluasan indemnitas adalah pilihan yang tidak nyaman tetapi dianggap perlu. Mereka menghadapi dilema antara menahan laju pengeluaran tak terduga dan menjaga agar pengurus liga tidak ragu mengambil keputusan tegas di kemudian hari. Keputusan kolektif semacam ini juga menjadi preseden tentang sejauh mana solidaritas antarklub bisa dipertahankan saat konflik hukum membesar.
Alasan di balik penolakan Nottingham Forest
Nottingham Forest memilih menolak usulan tersebut, namun menegaskan bahwa alasannya bukan karena mendukung Manchester City. Menurut sumber, keberatan Forest murni bersifat prosedural. Klub menilai informasi yang disediakan belum memadai dan waktu yang diberikan untuk mempertimbangkan dampak perubahan aturan terbilang terlalu singkat.
Forest menyoroti bahwa tanggung jawab finansial yang berpotensi muncul dari keputusan ini sangat besar, sehingga seharusnya melalui penelaahan yang lebih mendalam sebelum klub diminta memberikan suara. Klub memilih bungkam ketika dimintai komentar resmi. Sikap ini menunjukkan bahwa perdebatan di ruang rapat tidak sepenuhnya soal loyalitas kepada City, melainkan juga soal tata kelola dan transparansi pengambilan keputusan di liga.
Konteks lebih luas dan apa yang mungkin terjadi berikutnya
Kasus ini memperlihatkan bagaimana sengketa aturan keuangan klub tidak lagi berhenti di meja komisi disiplin. Ketika sponsor ikut menarik kursi dan mengancam menggugat regulator liga, efeknya merambat ke struktur tata kelola, keuangan bersama, dan bahkan ke posisi individu di jajaran eksekutif. Pola serupa pernah muncul di liga-liga Eropa lain, tetapi jarang sampai melibatkan perusahaan negara sebagai penyandang dana klub.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada dua hal: hasil banding Manchester City dan arah langkah hukum Etihad serta Etisalat. Selama banding belum diputus dan sanksi belum dijatuhkan, ketidakpastian akan terus menekan hubungan antara liga dan klub. Bila gugatan benar-benar diajukan, biaya hukum yang kini ditanggung bersama berpotensi menjadi ujian pertama bagi efektivitas aturan baru tersebut.
Yang jelas, pemungutan suara Kamis menegaskan bahwa Premier League memilih melindungi pengurusnya lebih dulu sebelum konflik masuk ke ranah pengadilan. Keputusan itu tidak menyelesaikan perkara Manchester City, tetapi mengubah cara liga menghadapi risikonya.
Pada akhirnya, kisah biaya hukum Manchester City ini bukan hanya tentang satu klub dan sanksi yang belum diputus. Ia bercerita tentang solidaritas 18 klub, keberatan prosedural satu klub, dan ancaman dua sponsor yang bisa berbalik menekan klub pemiliknya sendiri. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya di ruang banding dan, bila perlu, di ruang sidang.
