Ketua Komite Treasury Inggris, Dame Meg Hillier, mendesak otoritas pajak HMRC meneliti implikasi perpajakan dari temuan kasus Manchester City yang dipublikasikan Premier League. Permintaan itu muncul setelah komisi independen menyatakan klub berjuluk The Citizens tersebut terbukti bersalah atas seluruh dakwaan pelanggaran regulasi finansial liga pada rentang musim 2009-10 hingga 2017-18. Hillier menyatakan dirinya menyambut baik jaminan dari HMRC bahwa lembaga itu memahami betul pentingnya persoalan ini sekaligus besarnya kepentingan publik yang menyertainya.
Perhatian pada sisi pajak membuat kasus Manchester City bergerak jauh melampaui batas lapangan hijau. Sebab, temuan komisi independen menyebut adanya praktik penggelembungan pendapatan secara artifisial melalui perjanjian sponsor yang bersifat semu, dan hal itu berpotensi membawa konsekuensi fiskal tersendiri. City sendiri konsisten membantah seluruh dakwaan dan telah memberi sinyal akan mengajukan banding paling lambat hari Jumat.
Temuan Komisi Independen: Seluruh Dakwaan Terbukti
Konfirmasi bahwa komisi independen menyatakan City bersalah atas semua tuduhan diumumkan pada Selasa. Dalam laporannya, komisi menilai klub “menggunakan perangkat” tertentu untuk “menyamarkan skala sebenarnya dari sejumlah liabilitas klub”. Pendapatan yang tercatat pun disebut sengaja diperbesar lewat skema perjanjian sponsor yang tidak mencerminkan transaksi bisnis wajar, dengan keterlibatan langsung dari pihak pemilik.
Yang membuat temuan ini berat adalah sifatnya yang menyeluruh. Komisi tidak hanya menyoroti satu atau dua transaksi, melainkan pola yang berlangsung selama kurang lebih sembilan musim kompetisi. Artinya, persoalan ini menyangkut cara klub mengelola pembukuannya dalam jangka panjang, bukan sekadar administrasi yang keliru sesaat.
City menolak seluruh kesimpulan tersebut. Klub bersikeras tidak pernah melakukan pelanggaran dan menilai keputusan komisi mengandung “kesalahan material yang jelas, baik dari sisi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman”. Sikap itu yang kemudian mendasari rencana banding mereka.
Surat Komite Treasury dan Hitungan Pajak hingga £24 Juta
Komite Treasury bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan administrasi HMRC, sehingga temuan komisi independen langsung masuk ke ranah pengawasan mereka. Dalam suratnya, komite mempertanyakan apakah HMRC telah meminta dokumen-dokumen yang disunting atau dihitamkan dalam laporan komisi tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa parlemen ingin memastikan otoritas pajak tidak melewatkan potensi pelanggaran fiskal di balik sengketa sepak bola itu.
Dorongan untuk menelusuri sisi pajak diperkuat oleh laporan Tax Policy Associates. Lembaga itu menyebut City gagal membayar pajak hingga £12 juta akibat kontrak semu dengan mantan manajer Roberto Mancini. Selain tunggakan pajak penghasilan dan National Insurance, laporan tersebut memperkirakan City dapat menghadapi denda yang membuat total kewajibannya membengkak menjadi sekitar £24 juta.
Perlu ditegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil kajian pihak ketiga dan bukan bagian dari putusan komisi independen. Meski begitu, keberadaannya cukup untuk memicu pertanyaan publik: jika pendapatan memang digelembungkan lewat perjanjian semu, sejauh mana negara dirugikan dari sisi penerimaan pajak? Pertanyaan inilah yang kini berada di meja HMRC.
Strategi Banding: Sponsor Diklaim Didanai Pemerintah Abu Dhabi
Dalam proses banding, Manchester City diperkirakan akan berargumen bahwa sejumlah kesepakatan sponsor kunci didanai oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh pemilik klub. Argumen itu berpijak pada aturan Premier League yang memperbolehkan badan milik negara menjadi sponsor klub. Dengan logika tersebut, City berupaya memisahkan diri dari tuduhan bahwa pemiliknya menutupi kekurangan dana kesepakatan komersial.
Dalil yang dibangun klub menyatakan bahwa seluruh biaya sponsor yang tercatat memang menjadi tanggungan sponsor asal Abu Dhabi dan telah dibayar dari dana mereka sendiri. City juga menyebut para sponsor sesekali mengajukan bantuan finansial kepada pemerintah Abu Dhabi untuk menutup kewajiban tersebut, dan permohonan itu dikabulkan. Klub menegaskan tidak ada bagian dari biaya sponsor yang dibayar menggunakan dana Abu Dhabi United Group (ADUG), perusahaan investasi pribadi milik Sheikh Mansour.
Komisi independen menolak penjelasan itu mentah-mentah dan menyebutnya “tidak benar”. Menurut komisi, dalil tersebut merupakan “penjelasan” yang disusun klub jauh setelah peristiwa terjadi demi mengaburkan dan menyembunyikan realitas skema pendanaan terselubung. Sebelumnya, komisi mendokumentasikan dugaan bahwa ADUG menambal nilai kesepakatan komersial dalam skema pendanaan terselubung berskala £830,69 juta sehingga klub tampak patuh pada aturan finansial Premier League dan UEFA.
Dampak Lebih Luas: Batas Kepemilikan Klub dan Negara
Argumen banding City berpotensi menyalakan kembali perdebatan lama soal seberapa jauh kepemilikan klub terpisah dari negara Abu Dhabi. Sheikh Mansour merupakan anggota keluarga penguasa Abu Dhabi sekaligus saudara Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Sejak mengakuisisi klub pada 2008, City selalu menegaskan diri sebagai entitas swasta murni dan bukan klub milik negara, tetapi sejumlah pengamat mempertanyakan pemisahan itu.
Kritik datang terutama dari pegiat hak asasi manusia yang menilai kepemilikan City digunakan untuk “sportswashing” atau memperbaiki citra UEA. Isu ini menjadi lebih sensitif karena Ketua City, Khaldoon Al Mubarak, tercatat sebagai diplomat Emirati dalam direktori resmi perwakilan asing pemerintah Inggris saat ini. Perwakilan negara asing beserta staf diplomatiknya menikmati hak istimewa dan imunitas berdasarkan Diplomatic Privileges Act 1964, yang membebaskan mereka dari tuntutan pidana, perdata, maupun administratif.
Pada Sabtu, Al Mubarak merujuk pada apa yang ia sebut sebagai “bukti tak terbantahkan” yang mendukung klaim tidak bersalah klub. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa City tidak berniat melunakkan sikapnya di tengah tekanan yang makin berlapis. Di sisi lain, pemerintahan Inggris melalui Nomor 10 Downing Street menegaskan bahwa Manchester City tidak berada “di atas aturan”, di tengah polemik pernyataan politikus Burnham.
Etihad Airways Pertimbangkan Langkah Hukum
Tekanan tidak hanya datang dari otoritas pajak dan parlemen. Sponsor utama City, Etihad Airways, menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League. Maskapai itu menilai publikasi temuan komisi membawa “implikasi yang merusak” meskipun namanya tidak disebut dalam temuan yang telah disunting tersebut.
Etihad secara tegas menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyiratkan keterlibatan mereka dalam pengaturan komersial yang tidak semestinya. Maskapai nasional milik negara UEA itu dimiliki oleh dana kekayaan negara L’Imad yang diketuai Putra Mahkota Abu Dhabi, putra dari presiden UEA. Premier League sendiri menolak berkomentar ketika dihubungi BBC Sport.
Rangkaian reaksi ini memperlihatkan bahwa perkara Manchester City kini bersinggungan dengan banyak aktor sekaligus: liga, otoritas pajak, parlemen, perusahaan negara, hingga relasi diplomatik antarnegara. Semakin banyak pihak yang terdampak, semakin rumit pula jalan penyelesaiannya.
Apa yang Perlu Dicermati Berikutnya
Tenggat pengajuan banding pada Jumat menjadi momen penentu arah kasus ini. Jika City benar-benar membawa dalil pendanaan pemerintah Abu Dhabi ke meja banding, fokus persoalan akan bergeser dari sekadar kepatuhan finansial klub menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar soal hubungan antara kekuasaan negara dan kepemilikan klub sepak bola. Sementara itu, HMRC berada di posisi yang tidak nyaman: di satu sisi dituntut menindaklanjuti temuan, di sisi lain harus bergerak berdasarkan bukti yang sebagian masih tersunting.
Bagi publik, isu ini menyentuh dua hal yang jarang bertemu dalam pemberitaan olahraga, yakni integritas kompetisi dan keadilan pajak. Apa pun hasil banding nanti, pertanyaan mengenai transparansi pembukuan klub-klub besar kemungkinan akan terus bergaung. Yang jelas, era ketika sengketa finansial sepak bola selesai hanya dengan sanksi olahraga tampaknya telah berakhir.